Wednesday, 26 February 2014

Tes Wawasan Kebangsaan #1

 Tes Wawasan Kebangsaan

http://materidansoalcpns.blogspot.com/

Tes Wawasan Kebangsaan yang terdiri dari empat pilar; Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI. Berikut contoh soalnya :

1. Hakikat keadilan menurut nilai-nilai Pancasila secara ringkas dapat dijelaskan....
a. memperlakukan orang lain sebagai sesama manusia
b. menyikapi orang lain dengan tidak semena-mena
c. memenuhi harapan orang lain secara layak
d. membagikan sesuatu kepada orang lain secara sama rata
e. memperhatikan kepentingan orang lain dengan sebaik-baiknya
Jawaban: E

2.  Alasan filosofis perlunya Penghayatan Pancasila adalah untuk ..
a. meningkatkan pemahaman seluruh dan Pengamalan rakyat tentang Pancasila
b. mengembangkan wawasan seluruh rakyat tentang Pancasila
c. membina suatu masyarakat yang religius berdasarkan Pancasila
d. menumbuhkan kesadaran sebagai suatu bangsa berdasarkan Pancasila
e. memantapkan integritas kepribadian bangsa berdasarkan Pancasila
Jawaban: E

3. Prof L.J. van Apeldoorn menyatakan bahwa dalam istilah negara terkandung  berbagai pengertian, antara lain adalah penguasa, yang menyatakan ....
a. organisasi yang mengelola segala kekayaan alam dalam wilayah negara
b. lembaga yang memiliki kewenangan tertinggi dalam penyelenggaraan negara
c. orang-orang yang melakukan kekuasaan tertinggi atas persekutuan rakyat
d. para pejabat yang dipilih dan diangkat atas persetujuan seluruh rakyat
e. lembaga-lembaga yang melaksanakan kekuasaan pemerintahan dalam arti luas
Jawaban: E
Pembahasan: Prof. L. J Van Apeldon menyatakan bahwa dalam istilah negara terkandung berbagai pengertian, antara lain penguasa, yang menyatakan lembaga-lembaga yang melaksanakan kekuasaan pemerintah dalam arti luas.

4. Bentuk negara monarki konstitusional lahir dari perjanjian masyarakat berdasarkan pikiran yang dilontarkan oleh ...
a. Aristoteles
b. Thomas Hobbes
c. J.J Rousseau
d. John Locke
e. Machiavelli
Jawaban: B
Pembahasan : Negara bagi Thomas Hobbes adalah subyek yang setiap tindakannya memerlukan sejumlah besar kekuatan kontrak-kontrak timbal-balik setiap orang dengan setiap orang lainnya sebagai bentuk-bentuk kontraknya sendiri; atas dasar kenyataan ini ia menggunakan kekuasaan semua orang demi perdamaian dan pembelaan bersama.

5. Yang dimaksud dengan stelsel aktif berhubungan dengan kewarganegaraan, untuk menjadi warga negara seseorang perlu ....
a. memenuhi segala ketentuan yang berlaku
b. berpartisipasi dalam pembangunan
c. memberi sumbangan nyata kepada negara
d. mempunyai inisiatif sebagai warga negara
e. melakukan upaya hukum tertentu
Jawaban: D
Pembahasan:
Menurut stelsel aktif orang harus melakukan langkah-langkah hukum tertentu agar diakui kewarganegaraannya.

6. Pernyataan berikut yang TIDAK sesuai dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif adalah ....
a. menjual produksi alat-alat perang kepada negara lain
b. mengirimkan pasukan ke luar negeri untuk kepentingan perdamaian
c. membantu salah satu pihak yang dirugikan dalam politik nasional
d. memutuskan hubungan diplomatik dengan suatu negara lain
e. melakukan suatu kerjasama dengan negara-negara besar
Jawaban: D

7. Subjek hukum perdata internasional adalah....
a. negara
b. gabungan negara
c. vatikan
d. organisasi internasional
e. manusia pribadi
                                                                                                Jawaban : D
Pembahasan:
Menurut Charles Cheny Hyde hukum internasional dapat didefinisikan sebagai sekumpulan hukum yang sebagian besar terdiri atas prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh negara-negara, dan oleh karena itu juga harus ditaati dalam hubungan-hubungan antara mereka satu dengan lainnya, serta yang juga mencakup:
a. organisasi internasional, hubungan antara organisasi internasional satu dengan lainnya, hubungan peraturan- peraturan hukum yang berkenaan dengan fungsi-fungsi lembaga atau antara organisasi internasional dengan negara atau negara-negara; dan hubungan antara organisasi internasional dengan individu atau individu-individu;
b. peraturan-peraturan hukum tertentu yang berkenaan dengan individu-individu dan subyek-subyek hokum bukan negara (non-state entities) sepanjang hak-hak dan kewajiban-kewajiban individu dan subyek hokum bukan negara tersebut bersangkut paut dengan masalah masyarakat internasional (Phartiana, 2003; 4)

8. Tantangan mendesak yang dihadapi bangsa lndonesia dalam rangka menyongsong era perdagangan bebas pada tahun 2020, seperti yang telah disepakati oleh negara-negara anggota Asia Pasific Economic Cooperation (APEC) adalah mempersiapkan ....
a. jenis dan mutu barang-barang produksi yang lebih kompetitif
b. tenaga kerja terampil dan mampu bekerja dalam lintas sektoral
c. modal yang besar untuk mengembangkan berbagai sector riil
d. kerjasama yang lebih menguntungkan bagi ekonomi nasional
e. barang produksi yang lebih unggul dalam kualitas
Jawaban: B

9. Mahkamah Agung mempunyai hak untuk menguji terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, kecuali terhadap ...
a. Peraturan Pemerintah
b. Keputusan Menteri
c. Keputusan Presiden
d. Keputusan Daerah
e. Undang-undang
Jawaban: B
Pembahasan:
Dalam Pasal 24A UUD 45 disebutkan: Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

10. Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, manakah diantara orang-orang dalam kasus berikut yang menjadi warga negara lndonesia ?
a. seorang wanita lndonesia kawin dengan seorang laki-laki asing
b. seseorang diangkat sebagai anak oleh orang asing
c. orang lndonesia yang tinggal di luar negeri selama tiga tahun
d. anak dari seseorang yang hilang kewarganegaraannya
e. wanita asing yang putus perkawinan dengan laki-laki lndonesia
Jawaban: C
Pembahasan:
Berdasar UU Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik lndonesia dijelaskan bahwa orang asing dapat menjadi warga negara lndonesia (WNl) setelah memenuhi syarat dan tata cara yang diatur dalam peraturan dan undang-undang, yakni:
a.    telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin;
b.    pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik lndonesia paling singkat 5 (lima ) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut;
c.    sehat jasmani dan rohani;
d.    dapat berbahasa lndonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945;
e.    tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih;
f.     jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik lndonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda;
g.    mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap;
h.    membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara.

Prosedur berikutnya antara lain permohonan harus ditulis dalam bahasa lndonesia di atas kertas bermeterai. Keputusan akhir atas permohonan adalah pada Presiden. Bila dikabulkan oleh Presiden maka status WNI dinyatakan berlaku efektif sejak pemohon mengucapkan sumpah atau janji setia kepada Negara Kesatuan Republik lndonesia.

11. Menurut Pasal 118 ayat 1 Konstitusi Republik lndonesia Serikat (KRIS), Presiden tidak dapat diganqgu gugat. Pernyataan tersebut mengandung makna bahwa Presiden…
a. memiliki kekuasaan yang cukup luas
b. berkedudukan sebagai kepala negara
c. berkedudukan sebagai kepala pemerintahan
d. merupakan lembaga tertinggi negara
e. memiliki masa jabatan yang tertentu
                                                                                          Jawaban : A

12. Menurut Undang-undang Dasar Sementara 1950, pengesahan Undang-undang Dasar dilakukan oleh :
a. konstituante
b. presiden
c. kabinet
d. Dewan Perwakilan Rakyat
e. DPR dan Presiden
Jawaban : A
Pembahasan:
Pada BAB V, padal 134 tentang KONSTITUANTE disebutkan bahwa Konstituante (sidang Pembuat Undang-undang Dasar) bersama-sama dengan Pemerintah selekas-lekasnya menetapkan Undang-undang Dasar Republik lndonesia yang akan menggantikan Undang-undang Dasar Sementara ini.

13. Norma hukum sangat diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; terutama untuk ....
a. mengayomi pihak-pihak yang lemah
b. mengatur pergaulan sesama manusia
c. mewujudkan kelancaran pembangunan
d. menjamin kepentingan seluruh warga
e. mendukung kestabilan pemerintahan
Jawaban: D

14. Berdasarkan ketentuan yang terkandung dalam UUD 1945 bahwa lndonesia menganut sistem pembagian kekuasaan, bukan pemisahan kekuasaan. Hal itu dapat dibuktikan, antara lain adanya campur tangan suatu lembaga tertinggi negara dalam kekuasaan lembaga tinggi negara lainnya. Contoh-contohnya sebagai berikut, KECUALI ....
a. pengadilan mengesahkan anak
b. DPR ikut menetapkan APBN
c. Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi
d. Presiden mengesahkan undang-undang
e. Presiden mengangkat duta dan konsul
Jawaban: A

15. Hukum publik antara lain mengatur hubungan antara ...
a. seseorang warga negara dengan warga negara lain
b. orang-orang yang menjadi pejabat pemerintahan
c. seseorang dengan benda yang menjadi hak miliknya
d. warga dengan negara sebagai organisasi kekuasaan
e. antara warga negara lndonesia dengan warga asing
                                                                                                Jawaban : B
Pembahasan:

Hukum publik mengatur hal-hal yang berkaitan dengan negara serta kepentingan umum (misalnya politik dan pemilu (hukum tata negara), kegiatan pemerintahan sehari-hari (hukum administrasi atau tata usaha negara), kejahatan (hukum pidana).



No comments:

Post a comment